Beberapa pempimpin pengunjuk rasa anti-pemerintah Thailand datang di kantor polisi pada 30 November 2020 untuk dengar tuduhan berkaitan penghinaan pada Raja Maha Vajiralongkorn.
Tetapi, dakwaan dan tuduhan itu disebutkan tidak menurunkan beberapa pengunjuk rasa.
Diambil dari Kanal News Asia, Selasa (1/12/2020) tuduhan ini berlangsung pertamanya kali dalam lebih dari 2 tahun, saat seorang dituduh dengan lese majeste, Pasal 112 dalam KUHP Thailand, yang dapat bermakna hukuman penjara sampai 15 tahun.
Advokat hak asasi manusia dan pimpinan pengunjuk rasa, Arnon Nampa sampaikan ke reporter, “112 ialah undang-undang yang tidak adil. Saya tidak memberi nilai apa saja,” dan meneruskan, “Saya siap bertanding dalam mekanisme peradilan”.
Arnon tiba ke kantor polisi bersama pimpinan demo yang lain, yaitu Panupong “Mike Rayong” Jadnok, Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul dan Parit “Penguin” Chiwarak.
“Kami sudah mengaku dan menentang dakwaan itu,” kata Arnon di kantor polisi.
“Memakai angka 112 untuk menantang kami seluruh memperlihatkan ke dunia dan warga Thailand jika monarki saat ini jadi oposisi politik,” sebutkan Parit.
Ada tujuh pimpinan demo yang hadapi dakwaan penghinaan pada kerajaan.
Mereka dan beberapa puluh pengunjuk rasa yang lain dijumpai sudah hadapi beberapa dakwaan lain berkaitan tindakan demo semenjak Juli 2020.
Sampai sekarang ini, faksi Kerajaan belum sampaikan tanggapan semenjak beberapa aksi protes diawali. Saat ditanyakan mengenai demonstran belakangan ini, raja menjelaskan mereka disayangi.
Saat itu, beberapa demonstran sudah mengatakan supaya kekuasaan raja terbatasi hingga ia terang bertanggungjawab berdasar konstitusi. Mereka juga usaha untuk mengubah perombakan yang memberikannya kendalian atas kekayaan kerajaan dan beberapa unit tentara.
Tetapi beberapa pengunjuk rasa mengusahakan pencabutan Prayut. Mereka mendakwanya lakukan eksperimen penyeleksian umum pada 2019 untuk selalu menggenggam kekuasaan. Tetapi Praut menjelaskan pengambilan suara itu adil.
Disamping itu, beberapa demonstran pengin menukar konstitusi yang dibikin oleh pemerintah miiliter Prayut dan dirubah oleh raja.